dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelahDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali

dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pekerjaan umum, . PENGELOLAAN UP #2. Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN adalah. Dokumen ini berguna bagi para bendahara. Berdasarkan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) dari Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan SPM Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) atas beban rekening Bendahara Umum Negara (BUN). • Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang. Apabila SPP-GUP dan dokumen pendukung tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM mengembalikan kepada PPK secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP-GUP tersebut;. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP dengan membebani DIPA. Nama : Jus Samuel Sihotang NIP : 197506041996021002 Jabatan : Widyaiswara Ahli Muda Email :. Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi. 1. Pembayaran Tagihan. 10. 26. DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi. BPP d. Pendapatan dan Belanja yang. 1. Berikut adalah ke 7 jenis penerimaan tersebut lengkap dengan sedikit uraiannya : 1. 1 Tahun 2004. Masyarakat Jawabannya c. 21 Tahun 2011 yang merupakan. . Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Perbendaharaan c. 05/2014. 9999. Ditandatangani oleh yang berhak menerima uang dan di bawah tanda tangan harus ditulis nama jelas dan alamat lengkap serta dibubuhi stempel resmi badan usaha dan materai (materai 3. Leave a Comment / By syncore / November 27, 2020. Relevansi Modul Modul ini disusun dengan format berurutan sesuai aktivitas yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dalam mengelola uang persediaan. 200. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600. Standar Kompetensi Standar kompetensi yang diharapkan sudah dimiliki oleh peserta Ketentuan pengajuan dan dokumen lampiran yang dipersyaratkan pada SPP DIPA PNBP tersebut adalah sebagai berikut: 1. Download PDF. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non Badan. September 2005 No. Jelaskan lampiran SPP UP, TUP, dan GUP yang harus disiapkan oleh bendahara pengeluaran dari DIPA yang bersumber PHLN!Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa 1) Pembayaran SPP-LS Uang Muka dengan bukti perjanjianDalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan: 1. 000,-) PPTK Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas : Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS. Dana Talangan Pemerintah adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari PHLN, yang antara lain disebabkan oleh Reksus Kosong, yang akan diajukan penggantiannya kepada Pemberi PHLN. Kumpulan Soal. 000 (seratus juta rupiah) di atas Rp900. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Dengan berlakunya akrual basis, secara tidak langsung. Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP adalah…. (Pasal 1 UU. Dana Desa. Rincian RPD 2. PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN ANGKATAN VI TA 2018 Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kenalan Yuk… Bio Data. SP2D. Dalam hal 30 hari kalender berikutnya jatuh pada hari libur, maka batas pengajuan SPM GUP dimajukan, yaitu hari. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. No Objection Letter (NOL) atau Approval (jika dipersyaratkan) 4. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. d. 25. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199/PMK. 000,00 yang lebih optimal tentunya akan dicapai jika peserta pelatihan adalah pegawai yang sudah menjadi atau menjalankan fungsi sebagai bendahara pengeluaran, pemegang uang muka, bendahara pengeluaran pembantu. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. Jumlah total SPP atau SPM-GUP Tunai merupakan akumulasi dari jumlah bukti. Judul Asli. Dispensasi UP d. 1st grade . Total Marks : 5MARKS OBTAINED 5. BPP d. 3. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan,. Dana Operasional b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnyaPengujian dan. menteri pekerjaan umum republik indonesia peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 01 /prt/m/2011 . Untuk Bendahara Pengeluaran. Marked Answer : SPTB. 6. . . 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Dirjen PP. seluruh dana harus habis dalam waktu satu tahun anggaran 6. 23. 1 PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PINJAMAN LUAR NEGERI P engelolaan Uang Persediaan yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dapat diartikan sebagai jumlah UP yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran dari pagu belanja DIPA yang dapat dibayarkan melalui UP yang bersumber dari. pinjaman luar negeri tersebut. Pelatihan Bendahara Pengeluaran. 000,00. Uang Persediaan yang bersumber dari PHLN, seperti halnya UP dana Rupiah Murni, dapat berupa UP Normal, Perubahan UP, Tambahan UP, Dispensasi UP, dan. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. a. 000. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang Digunakan untuk Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Penarikan dana PHLN yang dilakukan oleh KPPN Khusus Jakarta VI atas permintaan PA/KPA. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. Relevansi Modul Modul ini disusun dengan format berurutan sesuai. 825111 2. Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP adalah…. PPTK Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas : Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS. 16. Dilarang memperjualbelikan modul ini. 000. L. a. UU No. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi; 3. a yang. 18. Nota Penghitungan PPN adalah Nota Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2010 yang menjadi dasar penerbitan SKPLB PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang. a. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). Ruang lingkup Modul SIKUBAH ini adalah transaksi-transaksi terkait hibah yang ditatausahakan oleh BUN maupun KIL, yang mencakup Pendapatan Hibah-LRA, Pendapatan Hibah-LO, Belanj a Hibah, Behan Hibah, aset yang diperoleh dari hibah, dan belanja dan beban yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya. SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika…. (Pasal 1 UU. SPM-GUP KKP. Berapakah. SPP GUP Isi b. Jelaskan persyaratan penarikan Tambahan UP dari DIPA yang bersumber dari PHLN! 5. Opsi Berbagi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600. Bank Umum Syariah mendebit Reksus SBSN senilai SP2D tersebut dan memindahbukukannya ke rekening rekanan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang. Tanggungjawab Belanja (SPTB) rangkap 3 serta melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut : a. Jelaskan besaran UP Normal yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran untuk DIPA yang bersumber dari PHLN! 4. NOMOR 269/PMK. • UU No. 000. 3. Dana Talangan Pemerintah adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari PHLN, yang antara lain disebabkan oleh Reksus Kosong,. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 12. 1. Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 2. Temukan kuis lain seharga Professional Development dan lainnya di Quizizz gratis!Play this game to review Other. orang tua c. luar negeri : Pasal 50 (1)Deskripsi singkat Mata pelajaran Pengantar Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) ini menguraikan tentang sebagian dari pengelolaan PH:N secara keseluruhan yang meliputi latar belakang perlunya PHLN, pengertian dan klasifikasi pinjaman, peranan PHLN dalam APBN, serta dasar hukum dalam pelaksanaan PHLN. 24. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. Untuk selanjutnya dari satu berkas SPP-GUP Tunai terkait, akan diterbitkan satu Surat. Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khusus – Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK. Bagian Ketiga Pembukuan Bendahara Pengeluaran. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari PNBP. Marked Answer : SPTB. Salinan Rekening Koran yang menunjukkan saldo rekening untuk bulan berkenaan; 2. 3. • UU No. (4) Rencana pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan format huruf B tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk,. SPAN melalui interkoneksi BO II menginformasikan nilai SP2D ke Bank Umum Syariah. PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN 66 Uraian dan Contoh A. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; uang yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. 1. APD Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN) adalah aplikasi penarikan dana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c. Setelah rancangan anggaran telah disetujui menjadi UU APBN, maka seluruh angka-angka yang tertera didalamnya merupakan batas ketetapan tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh semua pejabat. Kepala Kantor. 9 Tahun 2018 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat Pernyataan dari KPA b. Play this game to review Other. 05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI,. Pengajuan Permohonan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN melalui eSPM pada menu UP/TUP disertai : Surat Permohonan TUP dari KPA; Surat Pernyataan TUP dari KPA; Rincian Rencana Penggunaan TUP; ADK *. Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit yang selanjutnya disingkat SKP-L/C adalah kuasa yang8. Agar Anda lebih memahami tentang PNBP, simaklah 6 poin penjelasan di bawah ini: Merupakan pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi dan juga badan atau organisasi. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran. penggunaan dananya. Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. • Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan d. 190/PMK/ d. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali. . Ketentuan yang mengatur secara jelas tentang pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD diatur dalam pasal 205, pasal 210 sampai pasal 213, dan pasal 216 sampai pasal 218 Permendagri No. SPTB merupakan rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan. tup hasil dari aplikasi SAS. Ringkasan SPP-LS; c. Bagikan di Facebook, terbuka di jendela baru. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Salah satu tugas Bendahara Pengeluaran adalah menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD. SPP Ganti Uang Persediaan SPP-GU) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat Pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam satu tahun anggaran yakni dari Januari s. Uraian SPM :. ADK SPM. 000,- . 9999. 524111 3. Jenis GUP Nihil ini. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang; Mengingat. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran 5. Pengajuan dana LS adalah pengajuan untuk pembayaran kepada pihak atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja. Sumber dana APBN dalam DIPA terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman. Menerbitkan SPP-GUP KKP. SPM-GUP Nihil Dasar Hukum. 250. Pengajuan SPM yang bersumber dari PNBP, dilampiri : 1. Tambahan UP 2. arsip inaktif Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 2. Menimbang: a. Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. PELAKSANAAN PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PNBP. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah SPM yang. Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SPD yang diterima Pengguna Anggaran dari PPKD selaku BUD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat. Dana Pengelolaan Kas c. Pejabat Pengujian SPP dan Penerbitan SPM adalah Pejabat yang melakukan pengujian Play this game to review Other. Dokumen/lampiran dibawah ini harus disiapkan oleh bendahara pengeluaran saat mengajukan SPP-TUP yang bersumber dari PHLN kepada Penerbit SPM, kecuali…. Penggantian Uang Persediaan (GUP) adalah dana di pergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang sudah di pakai minimal 75% dari dana UP. Modul ini akan memberikan aspek pengetahuan umum dan sikap dalam mencapai kompetensi yang harus dimiliki seorang calon Bendahara Pengeluaran, sedangkan aspek keterampilan akan diberikan dalam modul yang lain. 000. 000,00 sampai dengan bulan sebelumnya telah menggunakan dana sebesar Rp120 Rp20 000. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.